KPU Kobar Dinilai Melawan Hukum

JAKARTA - Kisruh Pemilukada Kota Waringin Barat (Kobar) memasuki babak baru. Pengamat Politik dari Reform Institute Yudi Latief menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melawan hukum. Bukannya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pemilukada Kobar, KPU Kobar justru menetapkan calon yang didiskualifikasi karena melakukan politik uang.

"KPU melawan hukum, bisa diseret. KPU harus mengeksekusi putusan MK," kata Yudi Latief disela-sela dialog kenegaraan di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12).

Menurut Yudi, KPU Kobar harusnya mematuhi putusan MK karena sifatnya final dan mengikat. "Bisa di-PTUN-kan," ucapnya.

Bila KPU Kobar tetap pada putusan plenonya, kata Yudi seharusnya KPU Pusat mengambil sikap tegas. Kata dia, KPU Pusat harus membekukan pengurusan KPU Kobar dan membawanya ke Dewan Kehormatan. "Ya, itu yang harus dilakukan," ucapnya.