KPU Segera Bahas Kemungkinan Pemilu di Aceh Ditunda

jpnn.com - JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, berjanji dalam waktu dekat akan segera melakukan pertemuan dengan pihak kepolisian, pemerintah pusat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna menyikapi aksi kekerasan yang terus meningkat di Provinsi Aceh menjelang pelaksanaan pemilu 9 April 2014.

Menurut Arief, pertemuan dimaksudkan untuk menarik kesimpulan apakah situasi keamanan di Aceh memungkinkan bagi pelaksanaan pemilu. Karena sebagaimana dilaporkan sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sipil Aceh di Jakarta (AMSAJ), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) kepada KPU, di Jakarta, Senin (7/4), peristiwa kekerasan dengan menggunakan senjata api di Aceh mencapai 51 kasus dengan sedikitnya mengakibatkan tiga korban orang meninggal dunia.

Itu belum termasuk dugaan ancaman keselamatan jiwa penyelenggara pemilu di sejumlah daerah di Aceh. Aliansi Masyarakat Aceh di Jakarta menyebut setidaknya sejumlah penyelenggara pemilu di Takengon dan Aceh Selatan mengancam mengundurkan diri karena merasa kesalamatan jiwanya terancam. Bahkan dalam beberapa hari terakhir banyak yang memilih tidak lagi tidur di kediaman masing-masing.

“Kita akan cek informasi (penyelenggara pemilu di Aceh mengundurkan diri). Kita berharap ancaman pengunduran diri telah diselesaikan. Kami juga akan bertemu kepolisian dan pemerintah pusat,” kata Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Senin (7/4).

Pertemuan tersebut kata Arief, diperlukan karena KPU tidak memiliki otoritas menyatakan sebuah wilayah dinyatakan tidak aman, sehingga pelaksanaan pemilu dapat ditunda. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di ranah aparat keamanan.

Hal senada juga dikemukakan Komisioner KPU lainnya, Hadar Nafis Gumay. Secara tegas ia menyatakan sepakat penyelenggaran pemilu harus dilaksanakan dalam keadaan damai.

“KPU sudah membicarakan (kondisi keamanan Aceh) di tingkat daerah. Namun belum sampai pada kesimpulan pemilu di Aceh perlu ditunda atau tidak. Kami akan langsung ke kepolisian, kita akan evaluasi ini ditunda atau tidak. Sebab khusus keamanan KPU tidak bisa menyimpulkan sendiri, tapi koordinasi dengan kepolisian,” kataya.

Hadar dan Arief mengungkapkan pandangan tersebut setelah sebelumnya Aliansi Masyarakat Sipil Aceh di Jakarta (AMSAJ) menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung KPU, Senin siang. Setelah berorasi sekitar satu jam, perwakilan massa kemudian diterima dua komisioner KPU untuk menyampaikan aspirasinya.