KPU Segera Bahas Kemungkinan Pemilu di Aceh Ditunda

Menurut Koordinator pengunjuk rasa, Ferry Kusuma, mereka mendatangi KPU untuk mendesak agar penyelenggara pemilu berinisiatif menggelar evaluasi guna mengetahui apakah kondisi keamanan di Aceh dimungkinkan untuk pelaksanaan pemilu.

“Perdamaian di Aceh lebih penting dari pemilu. Rakyat Aceh merupakan masyarakat yang beradab. Kami ingin hidup damai. Kami ingin memilih dengan hati nurani, bukan karena ancaman. Jangan ada lagi rakyat Aceh dimanfaatkan hanya untuk kepentingan politik semata. Karena itu kami meminta pemerintah pusat benar-benar serius dan tegas terhadap pelanggaran pemilu di Aceh. Kami minta evaluasi segera dilaksanakan,” katanya.

Pandangan senada juga dikemukakan perwakilan dari Kontras, Kristianto, yang ikut ambil bagian dalam aksi unjukrasa kali ini. Menurutnya, jika pada 3 April lalu Kontras merilis setidaknya telah terjadi 48 tindak kekerasan di Aceh, maka dari data terakhir memerlihatkan telah bertambah menjadi 51 kasus.

“Kami sudah melaporkan hal ini ke Bawaslu pada 2 April lalu. Namun kami benar-benar menyayangkan statemen anggota Bawaslu, Nasrullah, yang menerima kami waktu itu. Karena menduga peristiwa kekerasan di Aceh merupakan kriminal murni,” katanya.

Perwakilan Kontras lainnya, Bustomi, juga menyayangkan jawaban tersebut. Karena kepolisian dari beberapa waktu lalu menduga aksi kekerasan di Aceh terkait dengan pelaksanaan pemilu.

“Kita melihat sejak Januari lalu sudah terjadi benturan (antar pendukung parpol). Harusnya KPU bisa mengambil data dari kepoolisian, siapa oknum pelaku dan berasal dari partai mana. Tapi kondisinya tidak demikian. Makanya kami menyimpulkan KIP dan aparat keamanan yang ada di Aceh tidak bersinergi dengan baik,” katanya.

Melihat kondisi ini, Kontras kata Bustomi, mengusulkan pelaksanaan pemilu di Aceh harus ditunda. Alasannya, rakyat Aceh tidak lebih mementingkan pemilu. Dari pada kedamaian. “Saya tidak ridho pemilu dilaksanakan tanpa ada evaluasi,” katanya.(gir/jpnn)