Krisis Uang Tunai, Gaji PNS dan Anggota Parlemen PNG Terlambat Dibayar

Papua Nugini sekarang mengalami krisis keuangan uang tunai, sehingga para anggota parlemen dan pegawai negeri tidak mendapat pembayaran gaji tepat waktu.

Data terbaru yang dikeluarkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa hutang PNG lebih buruk dari yang diakui oleh  pemerintah,dan pengeluaran permintaan terlalu besar.

Data terbaru ini muncul di saat PNG sedang ingin menjadwal ulang utang sebesar $ US 1 miliar yang diganti dengan 10 persen saham di perusahaan Oil Search milik PNG.

Utang tersebut akan berakhir akhir Februari.

Sama seperti di banyak negara lain yang memiliki potensi mineral, pendapatan PNG sekarang merosot tajam, karena rendahnya harga komoditi dunia saat ini.

Pemimpin Partai Oposisi di PNG Don Poyle mengatakan kepda program radio Pacific Beat ABC bahwa para anggota parlemen dan sedikitnya empat menteri belum sepenuhnya menerima gaji mereka.

"Salah seorang menteri senior ini mengatakan kepada saya bahwa dia tidak dibayar penuh sejak September tahun lalu." kata Polye.

Terhentinya pendanaan dari pemerintah untuk berbagai sekolah dan pusat layanan kesehatan sudah mulai terjadi sejak bulan September.