Kubu Jokowi Kini Panik, Takut Dimakzulkan

Perihal revisi HMP yang dimiliki DPR sebelumnya diungkapkan fasilitator islah KIH-KMP dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung. Hal itu menurutnya sudah menjadi kesepakatan antara ketua umum partai di KIH karena dipandang berbahaya dan bisa mengancam sistem presidensial.
 
Hak Menyatakan Pendapat yang dimiliki anggota DPR diatur dalam UU MD3 tentang hak DPR. Hak menyatakan pendapat dilakukan jika ada dugaan presiden dan wakil presiden melanggar hukum, berkhianat terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin negara.
 
Hak ini sering disebut sebagai impeachment alias pemakzulan presiden. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 215 yang berbunyi ‘apabila MK memutuskan bahwa pendapat anggota dewan terbukti, maka mereka bisa menyelenggarakan rapat paripurna untuk mengusulkan pemberhentian presiden ke MPR. (awa/jpnn)