Kupang, Menuju Kota Maritim Yang Gagal

jpnn.com, KUPANG - Indonesia merayakan Hari Maritim Nasional, Senin (21/8). Peringatan Hari Maritim di era Jokowi-JK seharusnya lebih kuat mengingat pasangan ini mengusung tema poros maritim dalam jargon pembangunannya.

Sejalan dengan kebijakan pada tingkat nasional, sejumlah daerah seperti Provinsi NTT dan kabupaten/Kota di NTT sebenarnya sudah memiliki program dan jargon yang relatif sama tentang pembangunan maritim. Karena itu, pada momentum peringatan ini, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Sahabat Alam NTT mengevaluasi progres pembangunan maritim yang digagas oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT.

Untuk kebijakan pemerintah Provinsi NTT, Walhi dan Sahabat Alam NTT menilai Gubernur NTT Frans Lebu Raya pada periode kepemimpinannya mencanangkan Gerakan Masuk Laut (Gemala). Gerakan ini masuk akal karena NTT memang adalah provinsi kepulauan dimana laut menjadi salah satu potensi terkuatnya.

“Gerakan ini seolah memberi angin surga bagi rakyat untuk bisa mengelola potensi kelautan untuk kesejahteraan. Sayangnya seiring perjalanan waktu, gerakan ini tinggal jargon kosong,” demikian pernyataan sikap kedua organisasi ini.

Bagaimana dengan kebijakan pembangunan maritim di Kota Kupang? Walhi dan Sahabat Alam NTT menyampaikan beberapa minggu terakhir warga Kota Kupang melakukan protes atas kebijakan pemerintah Kota Kupang karena memberikan Teluk Kupang kepada investor. Warga menginginkan agar kawasan teluk Kupang menjadi ruang terbuka hijau bagi publik di Kota Kupang bukan untuk investor.

Permintaan ini lantaran warga sudah muak dengan kebijakan Pemkot Kupang yang terus memberikan izin pembangunan hotel dan bisnis lainnya di pesisir Kupang atas nama pembangunan.

“Kami bisa melihat betapa kawasan Pasir Panjang kini ruang publiknya kian tidak memadai. Yang terjadi, deretan hotel-hotel dan bisnis lain yang mengakibatkan sulitnya akses warga dan nelayan ke pesisir serta tercemarnya laut kupang,” tulis Walhi cs.

Walhi dan Sahabat Alam NTT menilai Pemerintah Kota Kupang gagal untuk mewujudkan peradaban kota pesisir (Maritim) yang berkelanjutan dan berkeadilan buat warganya. Beberapa fakta kegagalan tersebut yakni dalam perspektif keadilan.