La Nyalla Temui Jokowi Bahas Sawit hingga Jaminan Produk Halal

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama Wakil Ketua DPD Nono Sampono, dan Sultan B Najamuddin melakukan rapat konsultasi bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/10).

Salah satu yang disampaikan La Nyalla adalah terkait aspirasi 21 gubernur provinsi penghasil kelapa sawit, yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, khususnya tentang dana bagi hasil (DBH) sawit.

La Nyalla mengatakan, provinsi penghasil sawit merasakan ketidakadilan berkaitan tidak adanya DBH sawit.

Padahal provinsi tersebut terdampak langsung dari aktivitas dan kegiatan perkebunan kelapa sawit.

Mulai dari kerusakan jalan daerah dan provinsi, dampak kebakaran hutan dan lahan, serta erosi dan pencemaran limbah.

“Sebenarnya ada dua opsi yang bisa ditempuh," kata La Nyalla dalam siaran pers, Selasa (6/10).

Pertama, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengelola dana triliunan rupiah per tahun dapat memberi alokasi kepada daerah.

Kedua, bisa dengan merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.