Lagi, Pansus Pelindo II Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi

Rieke mengatakan Pansus Pelindo II mendukung presiden berani melakukan terobosan progresif dengan mengembalikan tata kelola BUMN sesuai mandat dan perintah Pasal 33 UUD 1945 khususnya di sektor kepelabuhan.

Pansus juga meminta aparat terutama KPK dan Polri melanjutkan penyidikan dan pelanggaran undang-undang yang mengakibatkan kerugian negara di Pelindo II. Dia menegaskan, aparat harus menjatuhkan sanksi pidana kepada siapa pun dari di institusi mana pun yang terlibat.

"Segera mengambil keputusan hukum terhadap para pihak yang terbukti bersalah dan dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK maupun Polri atas beberapa kasus hukum yang terjadi di Pelindo II," desak Rieke.

Lebih lanjut Rieke menuturkan, pansus tetap pada sikap politik sesuai rekomendasi tahap pertama, yaitu merekomendasikan presiden untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa secara moril dan materil, yang mengancam keselamatan negara dan kedaulatan ekonomi politik bangsa.

Laporan akhir pansus itu diserahkan langsung kepada pimpinan DPR yang diwakili Bambang Soesatyo, Utut Adianto, dan Agus Hermanto.

Pansus memohon pimpinan DPR untuk dapat menyerahkan hasil kerja pansus termasuk audit investigasi BPK kepada presiden, KPK, Polri, Kementerian BUMN, dan Peindo II untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rapat Paripurna DPR pun menyetujuinlaporan pansus tersebut.  "Apakah laporan akhir pansus angket DPR tentang Pelindo II yang dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto yang memimpin paripurna. Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan setuju. (Boy/jpnn)