Lamban Tangani Korupsi Bupati, Kapolri dan KPK Dipraperadilankan

jpnn.com - JAKARTA - Penanganan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan basecamp dan access road pembangunan PLTA Asahan III dengan tersangka Bupati Toba Samosir (Tobasa) Pandapotan Kasmin Simanjuntak dinilai lambat. Karenanya, tujuh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berhimpun dalam “Aliansi Anak Rantau Toba Samosir” mengajukan permohonan sidang pra-peradilan.

Permohonan tersebut resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (13/7). Muncul sebagai termohon dalam permohonan itu adalah Kapolri, Ketua KPK, Ketua DPR RI, Presiden RI, dan Ketua Umum Partai Demokrat.

“Sudah hampir tiga tahun kami melakukan berbagai upaya untuk mendorong pihak kepolisian menangani perkara tersebut secara serius. Namun, faktanya, sampai sekarang kasus ini belum jelas," kata Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia Ungkap Marpaung, di PN Jaksel, Rabu (13/7).

Menurut Ungkap, jangankan melimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan, menangkap tersangka Pandapotan Kasmin Simanjuntak aparat belum mampu. "Ada apa di balik semua itu?” tanyanya.

Sejatinya, lanjut dia, perkara tersebut sebetulnya sangat sederhana dan tidak serumit yang dibayangkan. Tapi, Ungkap menduga bahwa kasus itu sengaja dibuat rumit oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Mabes Polri, kata dia, sebenarnya sudah ikut terlibat dalam penanganan kasus tersebut, bahkan Bareskrim Mabes Polri sudah melakukan gelar perkara. 

Begitu juga dengan KPK. Selain berperan sebagai supervisor dalam penanganan kasus itu, menurut Ungkap, KPK sudah melakukan gelar perkara. "Langkah-langkah itu seolah berlalu begitu saja, tanpa diiringi tindakan yang konkret," ujar Ungkap.

Ungkap lantas menduga bahwa kasus ini tak lepas dari indikasi intervensi yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie dan anggota DPR RI lainnya dari Fraksi Partai Demokrat. Misalnya, Johnny Allen Marbun.