Langgar UU, Bupati Butur Diminta Dipecat

Selasa, 12 Maret 2013 – 00:20 WIB

Konflik penempatan ibukota sangat jelas melanggar UU. Sehingga itu telah meresahkan masyarakat. Apalagi sikap pemerintah Butur yang melakukan pembiaraan dan sengaja melawan UU yang telah ditetapkan Mendagri. Jika ini terus dibiarkan dan tidak segera dilakukan penyelesaikan, jangan sampai menjadi konflik berkepanjangan. Hayrun menegaskan permintaan demonstran pada DPRD untuk melakukan rapat paripurna harus segera direalisasikan. Karena masyarakat sudah cukup bersabar. Sebab, dasar pemindahan tidak punya landasan yang jelas. Ia melihat bupati hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi mengabaikan aspirasi masyarakat.

"Kalau berkantor di Buranga, maka hotel mereka di Ereka tidak laku. Semua pemilik hotel, keluarga Bupati. H. Basri sebagai kakaknya dan H. Ali juga Ipar bupati. Saat unjukrasa, kami ditemui langsung anggota DPRD Butur, Drs La Bia dan berjanji akan mengambil langkah cepat dalam waktu dua hari untuk segera melakukan rapat paripurna pemecatan itu," akunya.

Ia mengaku, para demosntran tidak akan meninggalkan kantor DPRD Ereke sebelum adanya kejelasan dan sikap tegas dari dewan sesuai permintaan masyarakat. Mereka bukan hanya masyarakat dari Buranga termasuk Ereka yang dibantu mahasiswa. Kata La Ode Hayrun, jika ada unjukrasa, sebagian PNS dan anggota DPRD yang paham aturan datang berkantor di Buranga. Namun mereka kembali karena tidak ada kantor di sana.

"Ada kantor daerah (Bupati red) telah dibangun di Buranga, tapi tidak dipergunakan. Herannya, semua kantor di Ereke diberi papan nama Buranga. Padahal, lokasi Ibukota di Buranga sudah dipersiapkan sejak lama, sekitar 30 hektar dan itu hanya untuk kantor. Sejak dimekarkan, Buranga hanya dibangun dua kantor yakni Dinas Pertanian dan kantor bupati. Namun, kantor pertanian ada juga di Ereke. Kalau kantor Bupati hanya di Buranga tapi orangnya berkantor di Ereke," kata Hayrun.