LaNyalla Ingatkan Darurat Data Penduduk, Bisa Runyam

jpnn.com - SURABAYA - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti sejumlah data penduduk dan jumlah desa dari kementerian dan instansi, yang menurutnya tidak sinkron.

LaNyalla mengatakan basis data sangat penting bukan hanya untuk pemilu, tetapi lebih dari itu untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pelayanan publik, dan ketahanan sosial serta pembangunan demokrasi.

“Dari data yang ada, simpang siur. Tidak sinkron antarkementerian dan instansi. Ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi KPK pernah menyebut ada sekitar 16 juta orang tanpa nomor induk kependudukan (NIK). Belum lagi desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan," kata LaNyalla di Surabaya, Senin (19/12).

LaNyalla yang pernah mengungkap daftar pemilih tetap (DPT) fiktif pada Pilkada Jawa Timur 2008 itu membeber sejumlah temuannya. Di antaranya ketidaksamaan data yang dirilis sejumlah kementerian.

Dia melihat ada perbedaan mencolok terkait jumlah desa dan penduduk.

"Seperti pernah diungkap KPK saat rakor dengan Kemensos. Menurut KPK ada 16,7 juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," katanya.

Data itu adalah basis untuk penyaluran bantuan sosial.

"Selain itu juga ada NIK ganda sebanyak 1,06 juta orang. Juga ada 234 ribu orang yang meninggal, tetapi masih ada di DTKS. Ini sudah diungkap KPK sejak tahun lalu. Namun, saya belum tahu apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Apalagi Kemensos pernah mengajukan anggaran Rp 1,45 triliun untuk program sentralisasi data,” ujarnya.