Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Masih Bermasalah
BPK Nilai Wajar dengan PengecualianKamis, 13 Juni 2013 – 00:22 WIB
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam laporan itu dijelaskan realisasi anggaran tahun 2012, pemerintah melaporkan pendapatan sebesar Rp 1.338,11 triliun. Jumlah itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 980,52 triliun. Selain itu juga belanja negara tahun 2012 yang meliputi transfer ke daerah Rp 1.491,41 triliun, sehingga tercatat defisit anggaran 2012 sebesar Rp 153,30 triliun. “Atas LKPP tahun 2012 itu, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion). Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2011,” kata Ketua BPK Hadi Purnomo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (12/6).
Menurut Hadi, ada empat permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2012. Pertama, pemerintah telah mencatat realisasi PNBP Lainnya dan Belanja Lain-Lain dari untung/rugi selisih kurs masing-masing sebesar Rp 2,09 triliun dan Rp 282,9 triliun. Namun, pemerintah belum menghitung penerimaan/belanja karena untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
Kedua, lanjutnya, terkait penganggaran dan penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. Hal ini meliputi terjadinya pelampauan atas pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk belanja selain Belanja Pegawai sebesar Rp 11,37 triliun, terdapat penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan sehingga berindikasi merugikan negara sebesar Rp 546,01 miliar dan realisasi pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun sebesar Rp 1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik.
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Tiga Pelaku Pembunuh Vina Masih Berkeliaran, Tolong Jangan Gadaikan SK PPPK | Reaction JPNN
-
PDIP Gelar Rakernas V
-
Tepis Pernyataan Hotman Paris, Henky Solihin Sebut Richard Lee Bisa Dijerat Pidana
-
PDIP Kantogi 8 Nama untuk Pilkada DKI Jakarta
-
Australia Selatan Kaji Larangan Penggunaan Media Sosial untuk Anak-Anak
BERITA LAINNYA
- Bisnis
Grab Business Forum 2024: Bahas Solusi Genjot Produktivitas Bisnis
Minggu, 19 Mei 2024 – 18:27 WIB - Properti
Sinar Mas Land & Astra Land Indonesia Berkolaborasi Kembangkan Kawasan Residensial Baru
Minggu, 19 Mei 2024 – 16:35 WIB - Bisnis
50 Jurnalis dapat Beasiswa S2 dari BRI Fellowship Journalism
Minggu, 19 Mei 2024 – 10:51 WIB - Properti
Diminati Pasar, The Hudson Manhattan District Tahap 2 Dilanjutkan
Minggu, 19 Mei 2024 – 10:47 WIB
BERITA TERPOPULER
- Liga Indonesia
Link Live Streaming Borneo FC Vs Madura United, VAR pun Siap
Minggu, 19 Mei 2024 – 17:14 WIB - Humaniora
770 Ribu Honorer di Database BKN Bakal Tidak Terakomodasi PPPK 2024, Kasihan
Minggu, 19 Mei 2024 – 19:38 WIB - Liga Indonesia
Pukul Borneo FC, Madura United Jumpa Persib Bandung di Final Liga 1
Minggu, 19 Mei 2024 – 21:06 WIB - Banten Terkini
Ini Rute Penerbangan Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Tangsel, 3 Orang Tewas
Minggu, 19 Mei 2024 – 17:04 WIB - Opini
Dampak Revolusi Gadget di Kalangan Pelajar
Minggu, 19 Mei 2024 – 19:25 WIB