Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Masih Bermasalah

BPK Nilai Wajar dengan Pengecualian

Kamis, 13 Juni 2013 – 00:22 WIB

Selain itu, menurut BPK, terdapat Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 1,91 triliun sudah dicairkan tetapi dananya belum tersalurkan sampai dengan 31 Desember 2012, dan tidak disetor ke kas negara.

"Adanya Belanja Bantuan Sosial yang tidak sesuai sasaran sebesar Rp 269,98 miliar," sambung Hadi.

Masalah ketiga dalam LKPP itu, kata Hadi, pemerintah belum menelusuri keberadaan sebagian Aset Eks BPPN sebesar Rp 8,79 triliun, serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA sebesar Rp 1,12 triliun.

Masalah terakhir adalah pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir 2012 sebesar Rp 70,26 triliun. Namun pencataan SAL tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL, dengan perbedaan sebesar Rp 8,15 miliar.

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next