Layanan Kemenhut, BPN, dan KUA Terburuk
Rabu, 12 Desember 2012 – 03:49 WIB
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan rendahnya nilai dalam survei tidak bisa diartikan sebagai daerah paling korup. "Itu terkait dengan metode evaluasi yang berbeda-beda," kata mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut. Survei integritas di daerah, kata dia, hanya menilai kepuasan layanan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB. (sof)