Lebih 80% Setuju Ada Haluan Negara Semacam GBHN

jpnn.com, JOGJA - Sekretaris Jenderal MPR RI DR Ma`ruf Cahyono menyebutkan, berdasar hasil survei yang sudah dilakukan tiga kali, lebih 80 persen responden menghendaki ada lagi haluan negara yang menjadi dasar perencanaan pembangunan, semacam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).

Dengan demikian, lanjutnya, jika saat ini semakin menguat usulan perlunya dihidupkan kembali haluan negara semacam GBHN, bukanlah merupakan keinginan MPR. Melainkan kehendak masyarakat luas.

"Arus besar menghendaki adanya haluan negara. Hasil survei 80 persen lebih setuju ada haluan negara semacam GBHN. Tiga kali survei yang muncul selalu itu," kata Ma`ruf Cahyono saat membuka Diskusi Panel bertema "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" di aula Fakultas Hukum Universitaa Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (10/9).

Diskusi panel tersebut merupakan rangkaian dari Festival Konstitusi dan Antikorupsi yang digelar MPR RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), dan, UGM selama dua hari, yakni Selasa dan Rabu (10-11/2019) di tempat yang sama.

Dijelaskan Ma`ruf, di internal MPR sendiri sudah lama melakukan kajian mengenai hal ini. Kajian sejak tahun 2009 hingga 2014. Ketika itu MPR membentuk Tim Kerja Kajian Sistem Tata Negara.

"Salah satu rekomendasi tim kerja itu adalah tentang perlunya sebuah sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Jadi bukan GBHN, tapi semacam GBHN," kata Ma`ruf.

Ma`ruf, rekomendasi tim kerja MPR RI tersebut kemudian dikaji lebih lanjut oleh MPR RI periode-periode selanjutnya, hingga sekarang. Karena memang tugas MPR antara lain melakukan kajian mengenai hal ersebut.

Sampai saat ini kajian masih dilakukan,termasuk menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. “Jadi tentang perlunya semacam GBHN itu bukan tiba-tiba. Tapi telah berproses sangat lama," tutur Ma`ruf.