Legislator Kaget Dirut PLN Tetiba Diganti, Sebut Kata Politisasi, Ada Apa?

Rakyat Indonesia berhak menikmati listrik yang berlimpah dan murah untuk menjalankan roda pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan mereka. 

"Jangan sampai kita menyingkirkan PLTU secara semena-mena, padahal kita memiliki sumber batubara yang melimpah, lalu menggantikannya dengan listrik EBT yang pendanaannya sangat besar dan menghasilkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang mahal," jelas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan sesuai RUPTL 2021-2030, di mana porsi EBT sebesar 52 persen, maka BPP PLN akan naik dari Rp 1.423/ kWh pada 2021 menjadi Rp 1.689/kWh pada 2025.

Beban tambahan untuk subsidi dan kompensasi membengkak dua kali lipat lebih, dari Rp 71.9 triliun pada 2021 menjadi Rp 182.3 triliun pada 2025.

"Apakah Pemerintah punya uang untuk menanggung beban ini?  Ini perlu kehati-hatian dan pentahapan yang baik," lanjut Mulyanto.

Politikus PKS itu mengingatkan juga agar keadilan listrik bagi rakyat harus teguh dilakukan pada program yang sudah ditetapkan.

RUPTL 2021-2030 menargetkan rasio elektrifikasi nasional sebesar 100 persen pada 2022. Rasio elektrifikasi diartikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik terhadap seluruh rumah tangga nasional. 

Sekarang ini, kata Mulyanto, jumlah RT yang belum berlistrik sebanyak 483.012 rumah tangga (RT).