Lifting Migas Jeblok, Pemerintah Jorjoran Insentif

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah jorjoran memberi insentif karena produksi siap jual (lifting) minyak dan gas bumi terus menurun.

Insentif diberikan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) selama masa pencarian cadangan migas (eksplorasi).

Insentif fiskal tersebut diberikan dengan penerbitan PP No 27 Tahun 2017 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Insentif yang diberikan adalah pembebasan seluruh kewajiban fiskal dan sebagian kewajiban fasilitas selama masa eksplorasi.

Kewajiban perpajakan yang dibebaskan, antara lain, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Selain itu, ada pajak penghasilan (PPh) 22 impor serta pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Selama masa eksploitasi, pemotongan PBB bisa mencapai 100 persen sesuai diskresi menteri keuangan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Susyanto menyatakan, beleid itu diterbitkan untuk mempercepat penemuan cadangan migas, menggerakkan iklim investasi, memberikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha hulu migas, serta memberikan fleksibilitas dalam penentuan bagi hasil.