Dia menerangkan, Peraturan Menteri yang dibuat dengan tidak mengikutsertakan Pemprov Jatim tersebut memiliki banyak indikasi negatif. Salah satunya kesengajaan pengalihan pasar impor di Jakarta yang membludak, dan digeser ke Jatim yang notabenenya memiliki potensi pasar yang besar. "Jatim tidak anti impor. Tapi, kami juga tidak bisa menerima regulasi yang nantinya justru bakal merusak pasar petani Jatim," tandasnya. (gal)
SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jatim kian serius menanggapi polemik peralihan pintu impor hortikultura ke Tanjung Perak. Gubernur Jatim menyatakan