LPI Ingatkan Isu SARA dan Politik Uang Bisa Mengganggu Kondusivitas Pilkada 2024

"Terlebih pascaputusan MK, 20 Agustus 2024, banyak elite dikejutkan oleh keputusan MK itu. Lalu berlomba dengan waktu tahapan pilkada yang sempit, para oligark saling bermanuver dalam proses kandidasi pencalonan kepala daerah. Pertanyaannya, apakah para kandidat yang diputuskan oleh elit partai nasional itu programnya jelas, narasinya rasional dan seterusnya," terangnya.

Terkait kondusivitas, Nurhasim memotret tiga kategori, yaitu ketegangan elite, konflik antarcalon dengan penyelenggara yang termobilisasi, dan konfik di internal partai.

"Yang saat ini terjadi adalah ketegangan antarfaksi di level elite. Nah, biasanya yang perlu dicermati dan umumnya terjadi, adalah konflik antarcalon dengan penyelenggara yang mempunyai basis dukungan militan dan loyal. Itu sebabnya, integritas penyelenggara dan akuntabilitas seluruh proses Pilkada berpengaruh terhadap kondusivitas pelaksanaan Pilkada. Tetapi kalau melihat gelaran pilkada yang lalu-lalu, masyarakat kita sudah mulai cerdas. Terkecuali ada kekuatan lain yang menginjeksi isu-isu SARA dan kekerabatan. Itu sebabnya, elemen ini harus diawasi bersama," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Pakar Kebijakan Publik Asep Kusnanto menambahkan peran oligarki dalam kontestasi Pilkada Serentak ini akan berupaya untuk memperluas jangkauan monopoli seluruh sumber daya dari nasional sampai ke daerah.

Menurutnya, bila ingin memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, maka perbaiki dulu kualitas demokrasi di internal partai politik.

"Kita tidak bisa menyalahkan mereka (oligarki). Sebab, kaum oligarki by nature, sudah teramat kuat. Nah, bila ingin memperbaiki kualitas demokrasi, maka partai politik harus banyak berbenah dan solusinya adalah partai harus diaudit, apakah sudah demokratis atau belum," tegasnya. (tan/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?