LPI Ingatkan Isu SARA dan Politik Uang Bisa Mengganggu Kondusivitas Pilkada 2024

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) memproyeksikan Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung kondusif. Namun, ada beberapa hal yang perlu dijaga demi menjaga kondusivitas tersebut, seperti isu SARA hingga politik uang.

Hal itu disampaikan Direktur Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam diskusi publik dengan tema Kondusivitas Pilkada Serentak dan Arah Baru Demokrasi di Jakarta, Jumat (30/8).

Menurutnya, kondusivitas itu tergantung kepada sejauh mana seluruh pihak tetap berkomitmen menjaga seluruh proses tahapan pilkada.

"Yang kami khawatirkan dalam setiap laga elektoral ini, baik skup nasional maupun lokal, yaitu gesekan atau konflik sosial antarkelompok masyarakat atau akar rumput. Ya, meski di sejumlah daerah, laga elektoral ini berlangsung kompetitif, namun kami memproyeksikan Pilkada Serentak 2024 ini berlangsung kondusif," kata dia.

"Memang, ada sejumlah celah rawan dalam penyelenggaraan pilkada ini, seperti penggunaan isu SARA, money politik, independensi dan integritas penyelenggara, moral hazard peserta (baik calon maupun partai pengusung), tetapi sejauh ini relatif masih kondusif dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memantau seluruh proses, tahapan dan mekanisme," ujarnya.

Dia melanjutkan terkait arah baru demokrasi dipengaruhi oleh konfigurasi politik nasional yang diupayakan untuk diperluas hingga ke tingkat lokal melalui momentum pilkada serentak.

"Kalau kami lihat dari komposisi koalisi politik di nasional tengah diupayakan untuk diseleraskan hingga ke daerah. Baik yang saat ini masuk dalam Koalisi Indonesia Maju atau di yang berada di luar blok politik ini. Ya, suka atau tidak, aliansi politik nasional ini merupakan residu politik di masa Pilpres 2024, meski saat ini ada fragmentasi elite partai yang juga sudah menyatakan bergabung di KIM. Tetapi, baik blok politik yang berada di KIM atau di luar itu, harapannya untuk tetap mengupayakan proses demokrasi ini semakin bertumbuh secara kualitatif," ulasnya.

Sementara itu, Direktur Politik Hankam dari BRIN Muhammad Nurhasim menyoroti praktik oligarki akan meluas ke laga elektoral Pilkada.