Mafia Anggaran Dipicu Aksi Setor Duluan

JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Bambang Soesatyo menilai, suburnya praktek mafia anggaran justru karena adanya kerjasama antara pengusaha, pemerintah dan DPR.

"Modusnya, pengusaha memberikan uang terlebih dulu ke pemerintah atau DPR agar proyek pengadaan barang dan jasa di suatu instansi dimenangkan suatu perusahaan. Tanpa adanya kerja sama seperti itu, mustahil praktek mafia anggaran bisa dilakukan," tegas Bambang Soesastyo, di press room DPR, gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Senin (12/9).

Bahkan, sesuai dengan kewenangannya, disinyalir mafia anggaran lebih banyak terjadi di eksekutif dibanding dengan legislatif atau yudikatif. Alasannya, pengguna anggaran 89 persen di tangan eksekutif. Sisanya baru ada di legislatif dan yudikatif.

Menurut politisi Partai Golkar itu, jika tidak ada bantuan, kerja sama, dan jaminan perusahaannya akan dimenangkan, maka tidak akan ada pengusaha yang berani mengijon Pemerintah dan Banggar. Karena itu, uang yang diterima mafia anggaran di Pemerintah dan DPR, kata dia, biasanya adalah uang dari pengusaha, bukan uang APBD atau dana pribadi kepala daerah.