Mahasiswa Menghina Presiden, BPIP Ajak Demonstran Kedepankan Etika Kepantasan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa yang viral lantaran menghina Presiden Joko Widodo saat melakukan aksi unjuk rasa, mendapat perhatian serius Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Staf Khusus Ketua Dewan Pengar BPIP Antonius Benny Susetyo mengaku mendukung semua penyampaian aspirasi kepada pemerintah.

Namun, dia mengingatkan penyampaian aspirasi harus dengan prosedur yang baik dan benar bahkan dengan etika kepantasan publik.

“Nalar demokrasi yang sehat itu harus mengedepankan etika kepantasan publik, bukan dengan arogansi dan kepentingan lain,” ujar Benny Susetyo, Minggu, (4/9).

Dia menjelaskan ruang publik harus dijaga dari praktik-praktik yang menghujat dan menghina martabat manusia.

“Yang dikritisi itu harus kebijakannya, bukan kepada personal atau orangnya karena mereka itu makhluk tuhan loh. Jadi, harus dengan nalar demokrasi yang beretika,” kata Benny.

Romo Benny menyebut nalar demokrasi tunduk kepada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Tidak boleh direduksi kepentingan pragmatis politik dan melegalkan segala cara.

“Kalau begitu kan orang (masyarakat) menjadi curiga, karena penyampaian aspirasinya diduga ada kepentingan politik, bukan untuk memberikan solusi,” ujar Benny.