Maksimalkan Pajak Hasil Tembakau, Bea Cukai Bangun KIHT di 3 Wilayah Ini

Dalam kegiatan ini, dilakukan pembahasan terkait pembangunan KIHT di Pamekasan dan Sumenep.

Menanggapi kegiatan tersebut, Hatta mengatakan, DBHCHT di bidang penegakan hukum memperoleh alokasi 10 persen pada 2022.

Alokasi ini menurun 25 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemda setempat dan Bea Cukai Madura untuk tetap mengupayakan dan mengoptimalkan DBHCHT sehingga KIHT dapat terwujud.

“Pada 2022, akan dibangun 2 KIHT, yaitu di Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, dan Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Kami harus yakin pembangunan ini dapat terwujud dengan kerja sama Bea Cukai dan pemda,” tegas Hatta.

Selanjutnya, dalam rangka pendalaman rencana kegiatan pembentukan KIHT di Kebumen, Bea Cukai Cilacap menerima kunjungan kerja Tim Koordinator Penegakan Hukum DBHCHT Pemkab Kebumen pada Kamis (27/1).

Dalam kunjungan tersebut, Disperindag Kebumen menyampaikan progres rencana pembentukan KIHT di wilayahnya.

Bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, pihaknya telah mengkaji potensi pembentukan KIHT dan pendataan perajin rokok di Kebumen.

Di Jatim, Bea Cukai Sidoarjo turun ke lapangan untuk meninjau kesiapan calon lokasi berdirinya KIHT di wilayah Candi Pari, Kabupaten Sidoarjo.