Maktab Terancam Berubah

Visa Haji Plus Belum Ada yang Selesai

Rabu, 21 Oktober 2009 – 10:23 WIB

ANGKUTAN HAJI- Pesawat pengangkut jamaah haji yang baru datang dari Portugal di bandara Sultan Mahmud Badaruddin 2 Palembang tadi malam (20/10). Pesawat ini akan mengangkut kloter pertama dari Palembang. Foto: H Dulmukti Djaja/Sumatera Ekspres

JAKARTA - Berbagai problem teknis selalu membayangi penyelengaraan haji oleh Departemen Agama (Depag). Yang paling krusial, pada H-2 pemberangkatan kloter pertama haji, saat ini Panitia Penyelengara Ibadah Haji (PPIH) ternyata masih harus berkutat dengan problem pemondokan haji alias maktab. Keputusan pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan standardisasi maktab terancam mengubah komposisi pemondokaan bagi 19 ribu Calon Jamaah Haji (CJH) Indonesia.

"Kami memperkirakan bahwa ada 19 ribu jamaah yang letak pemondokannya digeser. Karena mepetnya surat ketentuan itu maka kami kalang kabut," ungkap Sekretaris Dirjen (Setdirjen) Haji dan Umrah Depag, Abdul Ghafur Djawahir ketika dihubungi dari Jakarta.

Seperti diwartakan, Kementerian Urusan Haji (KUH) Arab Saudi mengeluarkan edaran tentang standardisasi kelayakan maktab bagi jamaah haji 1430 H. Dalam edaran yang dirilis pada Ramadan lalu itu, KUH Arab Saudi mewajibkan sejumlah kelengkapan bagi penyedia maktab.

Di antaranya, setiap maktab harus memiliki tangga darurat. Maktab yang berlantai empat keatas atau berkapasitas lebih dari 250 jamaah yang tidak memiliki tangga darurat akan dikenai sanksi pengurangan penghuni sebesar 30 persen. Faktanya, tak sedikit dari maktab tersebut yang ternyata tak bisa memenuhi standar baru itu. "Padahal jika sanksinya cukup memberatkan kita yakni pemondokan yang berkapasitas 300 orang akan diberi sanksi pengurangan 100 orang," jelas Alumnus Universitas Al Azhar itu.