Mana Mungkin Kader Partai Pro-Khilafah Bisa Jadi Presiden, Ketua MPR, DPR, dan Menteri?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai pernyataan tidak pantas dan tidak etis yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Viktor Bungtilu Laiskodat secara faktual telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan.

Tidak hanya di kalangan internal partai-partai yang dicapnya sebagai pendukung khilafah dan intoleran, tetapi juga masyarakat luas.

Pernyataan Viktor tersebut memiliki dampak luas yang belum tentu baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Menurut Saleh lagi, pernyataan ini secara tidak langsung telah menghapus sebagian sejarah demokrasi di Indonesia.

"Bayangkan, partai yang dituduh pendukung khilafah dan intoleran adalah partai yang kadernya pernah menjadi presiden, mantan calon presiden, ketua MPR, wakil ketua DPR, dan banyak menduduki posisi menteri dan jabatan-jabatan politik lainnya," kata dia, Jumat (4/8).

Nah, lanjut Saleh, jika partai-partai itu intoleran dan mendukung khilafah, tidak mungkin bisa berkuasa dan mendapat tempat di masyarakat. Karena itu, dia mengimbau Viktor untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Kebesaran seseorang tidak hanya diukur dari sebanyak apa tindakan benar yang dilakukannya, tetapi juga serendah apa hatinya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kekhilafan yang pernah dilakukan.

Permintaan maaf tersebut diyakini Saleh akan mengurangi kegelisahan dan keresahan di masyarakat.

"Prinsip saling menghormati harus dikedepankan. Kami sangat menghormati NasDem dan Pak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional," kata dia.