Hal tersebut, lanjut Mangindaan, tercermin dari peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Juga dari peningkatan profesionalisme SDM aparatur, didorongnya mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat dan daerah, serta langkah memperoleh gaji dan jaminan kesejahteraan. (esy/jpnn)
JAKARTA - Jumlah PNS di Indonesia dinilai masih wajar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara