Mantan Bupati Harus Bertanggung Jawab Soal Lahan Sawit

Hal tersebut mengemuka dalam Seminar dan Focus Discussion Pengelolaan Sawit di Pasaman Barat dengan tema "Kajian Komprehensif: Elaborasi Terhadap Pengelolaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasaman Barat, yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Pasaman Barat di Jakarta, Depok dan Bekasi (Jabodetabek), bertempat di gedung DPP Muhammdiyah, Jakarta, Minggu (30/10).

"Mantan Bupati Taufik Martha harus kita mintakan pertanggungjawabannya karena era dia jadi bupati lahan pertanian rakyat dengan status tanah ulayat berpindah kepada konglomerat dan berubah menjadi kebun sawit lengkap dengan Hak Guna Usaha (HGU)," kata mantan anggota DPRD Pasaman Namlis, dalam seminar yang digelar dari pagi hingga sore.

Selain meminta pertanggungjawaban Taufik Martha, mantan Ketua Pansus Lahan Sawit DPRD Pasaman itu juga mendesak para bupati sesudah Taufik Martha untuk ikut bertanggung jawab karena ribuan masyarakat nagari di Pasaman masih ada yang belum menerima hak-hak sebagai peserta plasma.