Mardani PKS Ingin Pemindahan Ibu Kota jadi Proyek Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera berharap pemerintah tidak jalan sendiri dalam menjalankan proyek pemindahan ibu kota negara. Dia pun menilai skema pembiayaan yang dirancang Bappenas bisa diterapkan selama dilakukan secara transparan.

Politikus PKS tersebut mengungkap hal itu saat diminta tanggapan mengenai pemindahan ibu kota yang ditaksir menelan biaya Rp 466 - Rp 500 Triliun. Sebesar Rp 93 T di antaranya berasal dari APBN.

"Peluang smart budgeting bisa dilaksanakan. Dengan pola cerdas, bisa digunakan skema usulan Bappenas. Namun, ini harus transparan dan berbasis akuntabilitas yang baik," ucap Mardani dikonfirmasi JPNN.com, Jumat (9/8).

Sebelumnya Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menerangkan gambaran skema pembiayaan pindah ibu kota negara yang bersumber dari tiga sisi; APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan partisipasi BUMN bersama swasta.

Khusus APBN, pemerintah mengupayakan kerja sama pengelolaan aset gedung-gedung yang akan ditinggalkan di Jakarta, maupun aset di kota baru dengan potensi penerimaan Rp 100 - Rp 150 triliun.

BACA JUGA: Biaya Membangun Ibu Kota Baru Membengkak, DPR Kaget

Bentuk implementasi pengelolaan aset itu bisa berupa penyewaan, kerja sama langsung/joint venture, hingga dimungkinkan untuk dijual lepas, atau dijual dengan kompensasi, pembeli harus membangunkan fasilitas di ibu kota baru.

Meski demikian, ketua DPP PKS ini ingin melihat terlebih dahulu proposal yang dirancang pemerintah mengenai pemindahan ibu kota negara ini. Dia juga berharap perencanaannya disampaikan secara terbuka ke dewan maupun publik.