Marzuki Tak Setuju Banggar Dianggap Biang Korupsi
Kamis, 21 Maret 2013 – 18:48 WIB
Banggar, lanjut Marzuki, tetap diperlukan untuk sinkronisasi hasil dari komisi-komisi. Pasalnya, komisi di DPR bersifat sektoral, sehingga harus ada pihak lain yang membantu menyatukan hasil pembicaraan anggaran di setiap komisi.
Marzuki juga menyarankan, sebaiknya di Banggar ada perubahan alokasi anggaran. Menurutnya, setiap alokasi dana harus dengan persetujuan komisi-komisi di DPR, sehingga mata rantai korupsi dan kongkalikong bisa diputus.
"Jangan seenaknya saja mengalokasikan, termasuk adanya optimalisasi. Dana optimalisasi itu apa sebaiknya dikembalikan ke Kemenkeu untuk mengurangi defisit anggaran atau nanti dikembalikan ke komisi-komisi untuk dialokasi kembali kepada proyek-proyek atau program yang belum bisa dilaksanakan. Kita harus memutus mata rantai kongkalikong," pungkasnya. (flo/jpnn)