Marzuki Tak Setuju Banggar Dianggap Biang Korupsi

"Itu faktanya seperti itu, saya mau tak mengakui, tapi faktanya begitu. Yang terungkap di persidangan kan seperti itu. Ada kerjasama antara kementerian dan Banggar. Jadi fakta inilah yang merupakan permasalahan kita dan itu harus kita benahi," terang Marzuki di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Meski begitu Marzuki tidak menyetujui ide dari sejumlah pegiat antikorupsi yang meminta Banggar dibubarkan. Bahkan, para aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara sudah mengajukan permohonan judicial review undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD (MD3) dan UU Keuangan Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (8/3) lalu. Pengajuan judical review itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pencurian uang APBN yang dilakukan politisi di DPR RI melalui Banggar.

Namun menurut Marzuki, Banggar tidak melanggar. Sebab, permainan dalam Banggar itu dilakukan oleh oknum-oknum anggota DPR.