Masih Banyak Warga Abaikan Protokol Kesehatan, PDIP Nilai Anies Baswedan Terlalu Lembek

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan perlu ketegasan Gubernur Anies Baswedan agar edukasi ke masyarakat soal COVID-19 oleh petugas lokal seperti lurah, camat, dan wali kota bisa efektif.

Karenanya, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini meminta Anies untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat di bawahnya apabila terbukti lemah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan COVID-19.

"Ketegasan untuk memberi sanksi kepada kepala daerah setempat (lurah, camat dan wali kota) akan membuat mereka bekerja sungguh-sungguh. Harapannya mereka tidak kendur hingga akhir tahun atau tepatnya sampai vaksin COVID-19 ditemukan," kata Gilbert berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu, kelompok masyarakat menengah dan atas sudah mampu menjaga dirinya terhadap penularan COVID-19. Contohnya, memakai masker, berjaga jarak, menghindari kerumunan dan rajin mencuci tangan.

Namun kesadaran seperti itu sulit diharapkan tumbuh spontan di kalangan masyarakat berekonomi lemah karena berbagai alasan. "Karenanya, diperlukan peran aktif pejabat wilayah untuk mengedukasi," ujar Gilbert.

Berdasarkan data yang dia punya, angka reproduksi (Rt) COVID-19 di Jakarta berada di poin 0,99 atau 0,98 (kurang dari 1).

Menurut Gilbert, menggunakan angka tersebut sebagai dasar untuk mengatakan COVID-19 sudah terkendali akan membuat masyarakat Jakarta gegabah terhadap wabah ini.

"Ucapan 'terkendali' sangat tidak bijak digunakan dalam kondisi sekarang ini, di mana grafik tetap tinggi dengan angka absolut di atas 200 kasus per hari," ucapnya.