Masih Sulit Mengatur Mutasi PNS

JAKARTA - Pemerintah menilai terjadi penumpukan PNS yang hebat di pulau Jawa. Sementara di pulau lain di negeri ini, jumlah aparaturnya masih kurang. Meskipun terbentur dengan ego pemerintah daerah, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) siap menjalankan mutasi masal untuk pemerataan PNS.

Sekretaris Kemen PAN dan RB Tasdik Kinanto di Komisi IX DPR kemarin (18/7) menyebutkan, pelaksanaan mutasi PNS untuk pemerataan aparatur tersebut cukup sulit. Dia mengatakan, banyak sekali faktor yang mengakibatkan sulitnya meminda PNS dari satu daerah ke dearah lain. "Baik itu yang satu provinsi, atau lintas provinsi," ujar Tasdik.

Persoalan yang mengganjal proses mutasi tersebut diantaranya adalah, tingginya tensi politik daerah. Memindahkan satu PNS dengan golongan rendahpun, bisa memicu gejolak politik. Padahal, menurut Tasdik, kebijakan mutasi tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan politik daerah yang berporos pada kepala daerah.

Penghambat selanjutnya adalah, kemampuan anggaran daerah untuk membiayai gaji PNS yang didatangkan dari tempat lain. Untuk kendala ini, Tasdik mengatakan bisa di-cover pemerintah pusat. Selain gaji pokok, PNS yang dimutasi dari daerah di Pulau Jawa ke luar pulau akan mendapatkan insentif atau tunjangan kemahalan. "Tunjangan kemahalan ini sudah diterapkan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tapi tetap saja jumlah aparaturnya masih belum optimal," kata Tasdik.