Masinton: KPK Jangan Jadi Komisi Penghambat Karier

Anggota DPR Masinton Pasaribu berharap KPK jangan sampai berubah fungsi menjadi Komisi Penghambat Karier. Masinton mengatakan hal itu terkait polemik perlu tidaknya Presiden Jokowi melibatkan KPK dalam proses penunjukan menteri.

Menurut legislator PDI Perjuangan itu, Presiden Jokowi punya banyak instrumen untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri.

Ia menegaskan, presiden dengan hak prerogatifnya tak harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meneliti rekam jejak para calon pembantunya di kabinet mendatang.

“Presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking kepada masing-masing calon. Jadi, tidak harus melibatkan KPK atau PPATK karena ini mutlak kewenangan presiden,” ujar Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

Masinton menjelaskan, memang Presiden Jokowi melibatkan KPK saat membentuk Kabinet Kerja pada 2014. “Ya 2014 lalu memang iya, beliau mengajak (melibatkan KPK, red),” kata dia.

Namun, Masinton menduga Jokowi tak melibatkan KPK lagi karena melihat pengalaman saat membentuk Kabinet Kerja lima tahun silam.

Mantan aktivis mahasiswa itu menjelaskan, ada delapan nama yang batal menjadi menteri Kabinet Kerja 2014-2019 karena masuk daftar hitam versi KPK.

BACA JUGA: Wali Kota Medan Kena OTT KPK, Edy Rahmayadi Beri Komentar Begini