Massa IPK Lempari Karyawan PT KAI

jpnn.com - MEDAN-Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam waktu dekat akan mempersiapkan tim terpadu guna membongkar bangunan Centre Point yang tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan (SIMB). Pembentukan tim terpadu itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Bagian Hukum.

Informasi yang diterima Sumut Pos (Grup JPNN), surat rekomendasi sedang disposisikan oleh Asisten Umum.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota, Dzulmi Eldin menegaskan saat ini surat pembentukan tim terpadu untuk membongkar Centre Point sedang dipertimbangkan jajarannya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemko Medan itu dengan lantang menyebutkan akan menandatangani surat keputusan (SK)-nya guna membongkar bangunan Centre Point. "Insya Allah, kalau suratnya sudah ada di meja kerja saya akan saya segera tandatangani," tegas Eldin yang ditemui selepas menonton turnamen Gumarang Cup di Stadion Kebun Bunga, Kamis (26/9).

Sementara itu Manajer Humas PT KAI Divre I Sumut-Aceh, Rapino mengaku menunggu bukti nyata dari Pemko Medan tentang penegakan peraturan daerah (Perda) terhadap bangunan yang tidak memiliki SIMB. "Kalau tidak ada SIMB, rubuhkan saja bangunannya," katanya.

Rapino juga mendesak Plt Wali Kota secepatnya menyelesaikan proses administrasi pembentukan tim terpadu agar segera mungkin bekerja. "Secepatnya harus dibentuk tim, dan ditegakkan sanksi perda yang telah ada," bebernya.

Di sisi lain, ratusan Karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero, nyaris terlibat bentrok dengan massa IPK (Ikatan Pemuda Karya) di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Bentrokan berawal ketika massa PT KAI menyatakan bahwa majelis hakim telah disuap oknum mafia tanah di Sumut untuk memenangkan PT ACK (Agra Citra Kharisma) yang mengkelola Centre Point di Jalan Jawa.