Masyarakat Sipil Tak Butuh RUU Kamnas

JAKARTA – Direktur Program Imparsial Al Araf kembali mengingatkan tentang perlunya mewaspadai Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang diklaim pemerintah untuk menciptakan keamanan nasional. Al Araf yang juga menjadi juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMSRSK) itu menilai RUU Kamnas tidak berlaku bagi masyarakat sipil.

“Pertanyaannya dengan RUU Kamnas itu amannya untuk siapa? Aman untuk rakyat atau aman untuk elite dan rezim penguasa? Padahal aman yang rakyat butuhkan adalah aman untuk keseluruhan. Tapi, persoalannya RUU Kamnas aman hanya untuk rezim,” kata Al Araf dalam diskusi bertema ’RUU Kamnas dan Implikasinya terhadap Proses Demokratisasi di Indonesia’ di Universitas Paramadina Jakarta, Selasa (4/12).

     

Menurutnya, RUU Kamnas hanya untuk mengamankan sekelompok penguasa dan turunan rezimnya melalui kekuatan militer dan intelijen sebagai pencegahan dini. Bahkan ia menganggap RUU Kamnas akan membawa negara ini ke dalam sebuah persilangan antara demokrasi dengan otoritarianisme.

"Yang jelas,  otoritarianisme tidak akan memberi ruang untuk berekpresi dan menutup ruang kebebasan berkeyakinan.  Bahkan mengancam HAM Macam jaman orde baru, gelar diskusi politik saja ditangkap,” tegasnya.