Mayjen Soedarmo: Yang Hafal Pancasila saja Jarang

jpnn.com, JAKARTA - Radikalisme belakangan ini dinilai tumbuh subur di Indonesia. Pasalnya, saat ini Pancasila dinilai hanya diajarkan secara tekstual. Dihafalkan tanpa diajarkan pergulatan yang terjadi antara Soekarno-Hatta dan ulama Islam hingga menyepakatinya sebagai dasar negara.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Mayjen TNI Soedarmo menuturkan bahwa saat ini memang ada kegelisahan di tubuh Kemendagri dan Kemendikbud terkait pemahaman terhadap Pancasila yang diajarkan di sekolah.

Maka, saat ini memang sedang digodok kurikulum atau setidaknya ekstrakurikuler untuk memahami Pancasila lebih dalam. ”Yang hafal Pancasila saja jarang,” tuturnya.

Kemungkinan dikarenakan sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas hanya mengajarkan secara tekstual. Mengingat dan menghafal Pancasila, tanpa memahami bagaimana terbentuknya sejarah dasar negara tersebut. ”Bagaimana pidato-pidato setiap pendiri bangsa untuk menyempurnakan Pancasila perlu diajarkan,” jelasnya.

Pancasila yang merupakan hasil dialog antara Soekarno-Hatta dengan para ulama, salah satunya Wahid Hasyim, perlu diajarkan kembali. Tidak semua mengetahui Wahid Hasyim menerima Pancasila dengan sila pertama seperti saat ini setelah melakukan ijtihad. ”Kami akan berupaya secepatnya memperbaiki kurikulum,” tuturnya.

Dia menjelaskan, pemahaman yang lemah terhadap Pancasila akhirnya menyuburkan pemahaman lainnya. Hasil survey nilai kebangsaan yang dilakukan Alvara Strategi Indonesia menunjukkan sesuatu yang perlu segera diperbaiki, seperti 19,4 persen PNS tidak setuju ideologi Pancasila dan18 persen swasta tidak setuju Pancasila. ”Bahkan 39 persen mahasiswa di 15 provinsi tertarik paham radikalisme,” ungkapnya.

Sementara Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam Said Aqil Siroj menjelaskan bahwa pemahaman Pancasila yang lemah membuat paham lain menyusup. Semua sudah mengetahui bagaimana radikalisme terjadi. ”Tapi ada juga yang perlu diingat,” tuturnya.

Salah satunya, soal agama yang kerap dipakai untuk alat politik. Kini yang terlihat adalah dengan membawa bendera Tauhid saat kampanye.