Mayoritas Daerah Pemekaran Mengecewakan

Hasil Evaluasi Kementrian Dalam Negeri

Kamis, 28 April 2011 – 15:51 WIB

Karenanya Kemendagri melakukan evaluasi atas DOHP yang telah terbentuk sejak 1999. "Evaluasi ini untuk mengetahui apakah DOHP selama ini telah benar-benar mewujudkan janjinya," sebut Djohermansyah seraya merincikan, dalam evaluasi itu ada empat kategori penilaian yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat, good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pelayanan publik, serta daya saing daerah.

Bobot kategori tingkat kesejahteraan masyarakat adalah 30 persen dari total nilai. Sedangkan good governance dan pelayanan publik masing-masing 25 persen dari total nilai. Ada pun bobot daya saing daerah adalah 20 persen.

Untuk hasil evaluasi provinsi hasil pemekaran, Maluku Utara berada di peringkat pertama dengan skor 55,88. Selanjutnya secara berurutan sesuai skor hasil evaluasi adalah Gorontalo (51,31), Kepulauan Bangka Belitung (49,64), Sulawesi Barat (46,73), Kepulauan Riau (46,64), Banten (44,57), dan Papua Barat dengan skor 24,99 berada di posisi juru kunci.

Sedangkan evaluasi atas 34 kota hasil pemekaran, Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan berada di peringkat teratas dengan skor 64,61. Selanjutnya secara berurutan dalam 10 besar kota yang mendapat skor tertinggi adalah Cimahi (60,43), Singkawang (58,12), Tasikmalaya (57,40), Palopo (57,20), Cilegon (56,62), Banjar (56,36), Batam (55,77), Tanjungpinang (55,36) dan Tomohon (53,64).

JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis hasil evaluasi terhadap 205 daerah otonom baru hasil pemekaran (DOHP). Hasilnya, mayoritas

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next