Mayoritas DPR Tetap Kontra Pemerintah

Usul Sultan Menjadi Gubernur Utama Ditolak

Kamis, 09 Desember 2010 – 09:01 WIB

Foto: Radar Jogja/Dok JPPhoto

"Menyedihkan, berarti Mendagri tidak dapat menangkap kehendak masyarakat Jogjakarta. Itu (gubernur utama) substansinya mengecilkan keistimewaan Jogjakarta," katanya. Menurut Lukman, persoalan ini harus disikapi secara berhati -hati. Karena pilihan sikap yang tak bijak, dapat menjadi bumerang.

Lukman tidak terlalu mempersoalkan kalau nantinya setgab koalisi membahas persoalan Jogjakarta. Apalagi, kata dia, sejak dibentuk, setgab tidak bertujuan untuk menyeragamkan sikap politik mitra "mitra koalisi pemerintah. "Kami tidak terlalu hirau apakah dibicarakan setgab atau tidak. Yang jelas itu (mekanisme penetapan, Red) sikap PPP," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Dia optimistis pada akhirnya pemerintah akan mengikuti aspirasi mayoritas. Realita politik Di DPR sebenarnya sudah terlihat. "Yang mau pemilihan kan hanya Fraksi Partai Demokrat sendiri. Saya yakin Demokrat tidak akan memaksakan diri," katanya.Lukman menambahkan dengan status keistimewaan yang melekat di Jogjakarta, Sultan harus bisa memosisikan diri untuk mengayomi semua kelompok. Sultan harus menghindar agar tidak menjadi bagian dari klaim sebagian kalangan atau parpol tertentu saja.

"Saya yakin Sultan akan melakukan langkah-langkah ke arah sana," katanya. Saat ditanya apakah itu berarti Sultan harus menanggalkan jaket kuning Golkar, Lukman hanya tersenyum -senyum.

JAKARTA - Pemerintah melalui draf terbaru RUU Keistimewaan Jogjakarta mengajukan penawaran untuk menjadikan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next