Mayoritas Parlemen Tolak Pendapat SBY

RUU Keistimewaan Jogja

Selasa, 30 November 2010 – 07:17 WIB

Perihal kekhawatiran jika posisi Sultan kalah jika dilakukan pemilu, Arif menilai pendapat itu tidak berdasar. Posisi Jogja tidak sesuai dengan iklim demokrasi. Akan timbul gejolak jika memaksakan demokrasi di Jogja. "Ini bukan menang atau kalah, yang dikhawatirkan adalah rekayasa politik, dualisme kepemimpinan," kata Arif.

Arif menilai, jika posisi ini terkait konflik antara SBY dengan Sultan, seharusnya tidak perlu dibawa ke ranah strategis. Pernyataan bahwa Jogjakarta bersistem monarki terlalu berlebihan. "Jangan dikatakan monarki. Kita ini tetap demokrasi. Kecuali rakyat Jogja tidak setuju penetapan, baru kita cari yang cocok," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR yang juga Sekjen Golkar Idrus Marham menilai, keberadaan kesultanan merupakan latar belakang historis. Menafikkan kesultanan sama saja menafikkan perjalanan sejarah bangsa. "Dalam sejarah bangsa ada demokasi, di demokrasi eksistensi kesultanan diakui," kata Idrus secara terpisah.

Keberadaan sultan, merupakan realitas politik, budaya dan sosial Jogjakarta. Golkar setuju jika Jogjakarta ditempatkan dalam tataran ideal demokrasi, namun tidak menafikkan posisi kesultanan saat ini. "Ini yang perlu dicari formulanya. Ideal tapi tidak melupakan historis," tandasnya.

 

Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin juga menegaskan penentuan Gubernur Jogjakarta sebaiknya tetap mempertahankan mekanisme penetapan. Selain itu menjadi kehendak mayoritas warga Jogjakarta, UUD 1945 juga menyatakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan "satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

 

JAKARTA - Pernyataan presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait Rancangan Undang Undang Keistimewaan Jogjakarta terus mengundang reaksi negatif dari

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next