Mbak Ribka PDIP Pertanyakan Sensitivitas Pemerintahan Jokowi soal BPJS Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mempersoalkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, pemerintah seharusnya sensitif terhadap kondisi rakyat pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Mbak Ning -panggilan karibnya- mengatakan, saat ini banyak rakyat hidup susah akibat, termasuk yang terkena pemutusan hubungan herja (PHK). Oleh karena itu sepantasnya pemerintah tidak menambah kesulitan rakyat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Rakyat justru sedang bingung dan terhimpit, ada yang di-PHK, tidak bisa bayar kontrakan, anak mau masuk sekolah, pekerjaan ke depan bagaimana, masa, malah BPJS naik. Pemerintah sensitif, deh," kata Ribka melalui keterangan resmi kepada awak media, Kamis (14/5).

Ribka menegaskan, ada landasan hukum yang bisa menjadi dasar bagi pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan bernomor 7/P/HUM/2020.

Putusan MA itu membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Januari 2020.  "Ini sebetulnya tinggal mengeksekusi hasil keputusan MA saja," ucap dia.

Oleh karena itu Ribka mengatakan, pemerintah tidak memiliki alasan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurut dia, seharusnya rakyat kecil tetap bisa menerima kemewahan fasilitas kesehatan tanpa membayar premi asuransi dari negara itu.

"Kalau perlu tidak dinaikkan, bahkan bisa dibebaskan. Seperti pajak dibebaskan, ini kenapa BPJS Kesehatan malah naik. Lama-lama orang bisa tidak bayar BPJS," ujar dia.