Megawati Bekali Jago PDIP di Pilkada dengan Konsep Pembangunan Semesta

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti pembangunan yang tak berkesinambungan. Menurutnya, harus ada konsep pembangunan yang terencana untuk jangka panjang.

Megawati mengungkapkan, dirinya tengah mengkaji kemungkinan mengamandemen UUD 1945 lagi. Menurutnya, langkah itu dianggap perlu untuk mengukuhkan rencana pembangunan semesta.

Di era kepemimpinan Bung Karno, kata Megawati, ada konsep pembangunan semesta berencana. Kemudian di era Orde Baru, ada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Namun setelah reformasi dan UUD 1945 diamandemen, konsep pembangunan semesta menjadi luntur dan hal yang menonjol justru otonomi daerah. Akibatnya, setiap calon presiden ataupun calon kepala daerah mengusung konsep sendiri-sendiri.

"Kalau sekarang, dalam rangka teknis perencanaan, setiap capres, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, membuat visi-misi masing-masing untuk lima tahun. Tak ada yang berkesinambungan ketika lima tahun kemudian pemimpin berganti lagi," kata Megawati saat meluncurkan program Pembangunan Pola Semesta Berencana di DPD PDIP Bali di Denpasar, Minggu (22/11).

Sebagaimana siaran pers DPP PDIP, Presiden RI kelima itu mengaku sudah membicarakan kemungkinan amandemen UUD 1945 dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Hal itu demi menghidupkan lagi konsep Pembangunan Semesta Berencana.

"Kita ingin agar ada kesepakatan pembangunan nasional semesta berencana itu, misal, untuk 50 tahun ke depan. Kalau cuma tiap lima tahunan, programnya belum selesai, eh sudah pemilu atau pilkada lagi, ganti orang lagi," tuturnya.

Namun, daripada menunggu proses amandemen, PDIP sudah memulainya lebih dulu. Trisakti gagasan Bung Karno tetap menjadi pedoman utama bagi partai berlambang kepala banteng itu untuk menyusun konsep pembangunan semesta.