Mekanisme Penyaluran BOS Harus Cepat Ditetapkan

"Untuk itu, kami mendesak pemerintah sebaiknya harus segera diputuskan. Sebaiknya memang kembali pada mekanisme penyaluran BOS tahun sebelumnya (2010), dimana langsung diterima oleh sekolah dari pusat melalui skema dekonsentrasi,” ujar Hetifah kepada JPNN di Jakarta, Kamis (6/10).

Untuk memaksimalkan kewenangan daerah, lanjut Hetifah, pemerintah pusat sebaiknya segera menyiapkan regulasi yang lebih matang agar daerah tidak lagi merasa ketakutan dituduh melakukan pelanggaran hukum. "Mungkin ini disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga proses partisipasi masyarakat atau komunitas pada pengelolaan anggaran operasional sekolah menjadi lemah," lanjutnya. 

Di sisi lain, kurangnya tindakan tegas dari pemerintah terhadap sekolah yang tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan BOS mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan BOS di tingkat sekolah. "Hal ini juga masih menyebabkan terjadinya pungutan yang dilakukan oleh sekolah tanpa adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang handal maupun pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintahn" ujarnya.