Melantik 10 Pejabat, ini Pesan Khusus Pakde Karwo

jpnn.com, SURABAYA - Bertempat di Gedung Negara Grahadi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik 10 orang Pejabat Tinggi Pratama (istilah lama pejabat eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim. Mereka adalah Benny Sampirwanto sebagai Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Soekaryo sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Suban Wahyudiono sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim. Serta, Drajat Irawan sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kemudian ada juga Anom Surahno sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Dahlan sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Moh. Abduh M. Mattalitti sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Budi Supriyanto sebagai Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam, Sri Agustina Ariandani sebagai Direktur RSUD Haji Surabaya, dan Herlin Ferliana sebagai Direktur RSJ. Menur.

“Selamat dan jalani dengan penuh tanggungjawab karena negara memberikan kepercayaan kepada bapak ibu sekalian untuk menjalankan fungsi negara dalam melayani masyarakat,” pesan Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Kepada 10 pejabat yang dilantik, Pakde Karwo meminta untuk terus belajar dan berinovasi, memahami tupoksi sebagai basis menjalan tugas,  peka melihat perkembangan di masyarakat, terutama yang belum diatur dalam tupoksi.

“Semua harus paham peraturan, setelah itu mencari masalah yang belum diatur. Alasannya, Pemerintah menganut teori residu, yakni yang tidak/belum diatur diurusi pemerintah,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo memberikan satu persatu pesan kepada masing-masing pejabat yang dilantik. Misalnya kepada Kepala BPBD, yang diminta untuk selalu hadir ketika ada bencana. Selain itu, harus menguasai musim-musim bencana dan memberikan pelatihan penanganan bencana.

Kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pakde Karwo berpesan agar memberikan masukan kepada pemerintah terkait fungsi administrasi pembangunan. Misalnya, penyerapan anggaran dan pembiayaan negara, seperti dana alokasi umum, dana transfer, dan dana alokasi khusus, sehingga dapat berjalan dengan baik. 

Demikian pula, kepada Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah diminta untuk menjalankan pemerintahan tampung tantra, yakni mengurus segala sesuatu yang tidak atau belum diurus pemerintah demi kepentingan masyarakat. “Biro pemerintahan itu sejalan dengan urusan kerjasama yakni terus menjalin hubungan dengan pemerintah pusat dan kerjasama antar daerah,” ujarnya.