Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa demokrasi Indonesia sedang bergeser dari prinsip republik menjadi semacam kerajaan atau monarki modern yang berbalut demokrasi prosedural. Jika benar, hal ini menjadi ancaman serius terhadap integritas sistem politik kita.

Namun, perlu ditekankan bahwa narasi seperti ini tidak sepenuhnya baru dalam politik Indonesia. Robert Michels, seorang teoretikus politik, sudah lama menjelaskan fenomena semacam ini melalui konsep “hukum besi oligarki.”

Menurut Michels, setiap organisasi—termasuk partai politik—akan cenderung berkembang menjadi oligarki, dimana keputusan-keputusan penting didominasi oleh segelintir elite.

Dalam konteks ini, partai politik sering kali tidak lagi menjadi saluran aspirasi rakyat, melainkan alat bagi para elit untuk mengamankan kekuasaan mereka.

Di Indonesia, fenomena tersebut makin tampak ketika partai-partai politik dan pemimpin terpilih sering kali tersandera oleh kepentingan oligarki.

Dukungan politik dari partai dan parlemen adalah syarat utama untuk menjalankan pemerintahan, tetapi di sisi lain, hal ini membuka pintu negosiasi yang pada akhirnya dapat melahirkan kompromi-kompromi yang merugikan rakyat.

Tidak heran, ketika presiden atau kepala daerah yang lahir dari pemilu justru menjadi tawanan dari sistem oligarki yang mendukungnya.

Pilkada sebagai manifestasi demokrasi lokal memiliki potensi besar untuk menjadi penyeimbang terhadap dominasi oligarki di tingkat nasional.