Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Memalukan, Ratusan Mobil Mewah Belum Lunas Pajak

Jumat, 16 November 2018 – 23:46 WIB
Memalukan, Ratusan Mobil Mewah Belum Lunas Pajak - JPNN.COM
Puluhan unit Ferrari antar konsumen setia ke 60 kota terindah di Eropa. (Foto: Ferrari)

jpnn.com, JAKARTA - Inilah waktu yang tepat bagi masyarakat Jakarta untuk membayar tunggakan pajak. Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Jakarta Barat Elling Hartono mencatat, ada 140 kendaraan mewah yang menunggak pajak di Jakarta Barat. Dua mobil di antaranya bernilai Rp 8 miliar.

“Ada 140 kendaraan NJKB (nilai jual kendaraan bermotor) di atas Rp 1 miliar yang menunggak. Jatuh temponya berapa hari dan paling lama (menunggak) 2017. Artinya kendaraan mewah di Jakarta Barat sedikit patuh,” beber Eling Hartono di Jakarta, Kamis (15/11).

Dari 140 kendaraan tersebut, dua kendaraan termewah di urutan atas yaitu Roll Royce Phantom Coupe dengan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) Rp 8,8 miliar. Ada pula Ferrari F 12 Berlinetta dengan NJKB Rp 7,8 miliar.

Selain itu, ada pemilik Bentley dengan NJKB Rp 3,640 miliar yang menunggak sejak dari 2017. “Akan saya uber walau baru beberapa hari, wajar kita ingatkan dan mengimbau,” katanya.

Kendati demikian, Eling enggan menyebut nilai tunggakan pajak mobil-mobil mewah tersebut. Menurut dia, Samsat Jakarta Barat rutin menagih pajak dengan mendatangi rumah pemilik kendaraan mewah (door to door) setiap dua kali dalam satu bulan.

Mulai hari ini (kemarin), Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan membebaskan sanksi tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kebijakan tersebut berlaku hingga sebulan ke depan.

“Penghapusan denda pajak berlaku dari 15 november hingga 15 Desember mendatang,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafrudidin.

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2315 Tahun 2018 tersebut, wajib pajak bisa mendapatkan pelayanan penghapusan sanksi administrasi dengan dua cara.

Ada 140 kendaraan NJKB (nilai jual kendaraan bermotor) di atas Rp 1 miliar yang menunggak.

Sumber Indopos

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News