Menag Mangkir, Pembahasan Biaya Haji Batal

JAKARTA - Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kembali batal. Ini lantaran Menteri Agama, Surya Dharma Ali tidak berhadir dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang dijadwalkan Rabu (30/6) siang. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding, berencana segera menyurati pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar masalah BPIH ini cepat selesai.

“Soal penetepan BPIH itu harus mendapat persetujuan DPR. Tapi kalau Menteri Agama berpandangan bahwa DPR tidak dianggap penting tidak masalah. Yang penting urusan BPIH ini beres dan sesuai dengan keinginan kita bersama,” kata Abdul Kadir Karding di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (30/6).

Keinginan bersama yang dimaksud, lanjut Abdul Kadir Karding antara lain ongkos BPIH turun utamanya di sektor pemondokan dari 3.000 real menjadi 2.500 real. Namun,  Menag tetap bersikeras mematok harga sebesar 3.000 real. Kalau pembahasan ini deadlock, kata dia, acuan anggaran yang terdahulu tidak berlaku sekarang. “Tapi, kami berharap agar ada solusi dan semua bisa dibicarakan. Lebih cepat lebih baik. Kita tunggu menteri pulang dari umroh.” ujar politisi PKB ini.

Ditambahkan, Sabtu lalu sudah disepakati untuk membahas dengan Panja pemerintah dan ternyata tidak bisa hadir karena sedang umroh dan yang akan hadir adalah Dirjen Haji Slamet Riyanto sendiri. "Namun, baik Menag maupun Dirjen haji tidak ada konfirmasi sama sekali. Jadi, kami sangat menyesali sikap itu,” katanya.