Menag Merasa Difitnah DPR
Terkait Tudingan Mark Up BPIHJumat, 30 April 2010 – 06:06 WIB
"Kalau ada kelebihan itu penghematan dan itu bukan masuk kantong saya atau kantong sekjen, itu masuk ke DAU yang nanti akan dimanfaatkan untuk umat Islam juga," kata dia.
Ketua umum DPP PPP itu menyatakan, pengelolaan dana haji oleh Kementerian Agama dilakukan secara profesional dan transparan. Termasuk dalam pembahasan BPIH ditelaah secara detail dan rinci oleh pemerintah dengan DPR."Hari gini masih menyimpang, apa kata dunia," kelakar Suryadharma.
Dirjen Haji dan Umrah Kemenag, Slamet Riyanto mengatakan, kalau dihitung-hitung, dari total BPIH sebesar sekitar Rp 32 juta itu masih belum mencover seluruh biaya haji. Karena sebenarnya pengeluaran riil untuk penyelenggaraan haji jika ditambahkan dana indirect cost bisa mencapai Rp 38 juta per jamaah. Selama ini selisih Rp 6 juta yang disubsidikan kepada jamaah berasal dari bunga atau hasil pengolahan rekening haji."Karena itu tidak benar jika kami mendapat untung." Singkat dia.