Menaker Ida Paparkan Perspektif Indonesia Terhadap 3 Isu Prioritas Presidensi G20 India

Pendekatan ini, lanjut Menaker Ida Fauziyah, melibatkan masyarakat dan membutuhkan kerja sama dengan serikat pekerja.

Menaker Ida juga mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan, perusahaan, lembaga pemerintah, dan entitas lainnya, termasuk UKM untuk memfasilitasi magang berkualitas, penilaian keterampilan, dan peluang peningkatan karir yang menguntungkan pekerja dan beradaptasi dengan dinamika pasar tenaga kerja yang berubah.

Kedua, perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja gig dan dan ekonomi platform.

Menaker berpandangan cakupan perlindungan sosial bagi pekerja gig dan ekonomi platform ini semakin penting karena pertumbuhannya yang pesat dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya, seiring perkembangan gig economy, penting untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi munculnya bentuk dan skema baru untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan pekerja gig (pekerja tidak tetap berdasarkan proyek atau dengan jangka waktu tertentu).

"Oleh karena itu, kita harus menetapkan kerangka kerja yang memperjelas status kepegawaian mereka, mengutamakan K3, menjamin perlakuan yang adil, dan menyediakan akses ke perlindungan sosial dan manfaatnya," tegasnya.

Lebih lanjut Menaker Ida Fauziyah mengatakan dalam konteks Indonesia, pemerintah telah bekerja sama dengan perusahaan platform, dan perwakilan pekerja untuk mengembangkan kebijakan yang melindungi hak dan kesejahteraan pekerja gig.

Selain itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan tenaga kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional merupakan langkah yang patut diacungi jempol untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi para tenaga kerja tersebut.