Menaker Minta Pengantar Kerja dan Atnaker Menciptakan Inovasi Layanan Publik

Menaker menceritakan di masa lalu, saat dirinya masih pengangguran mengurus kartu kuning di kantor Disnaker. Pada masa itu, pekerja pengantar kerja hanya bertugas menyuruh pencari kerja untuk duduk dan mengisi berbagai formulir dan menyerahkan kepadanya.

"Kalau pola kerja kita hari ini, masih seperti itu, ya sudah wassalam. Tidak ada yang melihat pengantar kerja. Tidak akan ada yang melihat pengantar kerja sebagai sesuatu yang penting. Justru kita tunjukkan eksistensi kita semua bahwa pengantar kerja ini penting dalam kaitan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi pasar kerja, mendapatkan bimbingan atau konsultasi,” ujarnya

Terkait tugas atnaker di negara penempatan Hanif Dhakiri meyakini dengan pengalaman yang dimiliki oleh atase/staf teknis/kabid ketenagakerjaan, bisa melakukan perubahan sepanjang memiliki political will untuk bekerja tidak seperti biasanya, tak bisnis as usual.

"Tuntutan (perubahan-red) ini muncul bukan karena saya, tapi karena dunia. Lihat sekarang dunia berubah begitu cepat. Akhirnya hubungan kerja berubah karena proses bisnisnya berubah, " katanya.

Hanif Dhakiri mengingatkan atase ketenagakerjaan untuk bersikap aneh-aneh selama menjalankankan tugasnya dalam memberikan pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara penempatan dan elemen-elemen lain di bidang ketenagakerjaan. Misalnya market intelligence, perlatihan hubungan industrial dan labour inspection.

“Saya percaya dengan semangat dan niat baik, kemauan untuk berubah dan mencari terobosan, maka pengantar kerja, Atnaker akan menjadi sesuatu posisi dan peran yang penting bagi republik ini. Saya ingin semua orang mengakui ini,” katanya.

Rakor bertema "Strategi Pengantar Kerja dalam Transformasi Pelayanan Penempatan Berbasis Digital dan Penguatan Atase Kepala Bidang Ketenagakerjaan/Staf Teknis dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia" dihadiri diantaranya oleh Staf Ahli Hery Sudarmanto, Sekjen Khairul Anwar; Dirjen Binapenta Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Maruli A. Hasoloan; Dirjen PHI Jamsos Haiyani Rumondang; Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono; dan Karo Hukum Budi Hartawan.

Rakornis dihadiri oleh 130 orang fungsional pengantar kerja (Kementerian dan BNP2TKI/Provinsi dan kabupaten/kota) dan 50 orang yang terdiri dari 12 pejabat atase/staf teknis/kabid ketenagakerjaan serta 38 pejabat maupun staf di lingkungan Ditjen Binapenta dan PKK.