Menang di PTUN, Korban Politisasi Birokrasi Tetap tak Berdaya

Pasalnya kepala daerah (kada) yang menjadi pejabat pembina kepegawaian (PPK) hanya memandang sebelah mata hasil PTUN-nya dan menolak untuk mengembalikan jabatan bawahan yang dinonjobkannya.

"Jangankan hasil PTUN di pengadilan tingkat pertama, yang di tingkat kedua saja masih tidak diindahkan kok. Ini sudah merata di daerah-daerah. Makanya kada yang notabene politisi bisa semaunya memindahkan PNS atau menonjobkan pejabat yang tidak mendukung dirinya saat pilkada," ungkap Sudirman, mantan Deputi Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Jumat (12/4).

Penulis buku 'Politisasi Birokrasi' ini menambahkan, keengganan kada mematuhi hasil PTUN karena tidak ada sanksi yang diberlakukan. Yang ada justru kada semakin menancapkan taringnya terhadap para pegawainya yang berani menggugat ke PTUN.